HIV adalah virus yang terus menyebar ke seluruh dunia. Dengan demikian, hubungan antara hak asasi manusia dan HIV AIDS menjadi semakin jelas dan beragam. Sejarah hubungan ini dimulai pada tahun 1980-an ketika orang dengan HIV atau AIDS menjadi sasaran diskriminasi dalam hal pembatasan perjalanan internasional, hambatan pekerjaan dan perumahan, perawatan medis dan asuransi, atau akses ke kesempatan pendidikan. Jangka waktu ini penting untuk mempertimbangkan hubungan antara hak asasi manusia dan HIV AIDS karena, pada akhir dekade ini, gerakan untuk menegakkan kasih sayang dan persahabatan dengan orang yang terinfeksi HIV dimulai.
Konsep ini memiliki sejarah yang panjang, tetapi banyak pergerakan telah terjadi hanya dalam 60 tahun terakhir. Landasan konsep modern adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), sebuah dokumen yang menginstruksikan pemerintah tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menegakkan hak-hak orang di mana pun. Itu dirancang pada tahun 1948 oleh Majelis Umum PBB. Ada juga dokumen lain yang menyatakan kewajiban yang mengikat secara hukum yang harus dipenuhi oleh pemerintah jika mereka menandatanganinya. Dalam konteks hak asasi manusia dan HIV AIDS, akses terhadap standar tertinggi kesehatan fisik dan mental bagi warga diuraikan di hampir semua dokumen hak asasi manusia.
Pemerintah di seluruh dunia bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warganya. Artinya, negara dan negara bagian tidak boleh melanggar hak secara langsung, harus mencegah pelanggaran hak dari pihak ketiga, dan harus mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa semua hak terpenuhi. Berdasarkan kenyataan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka dapat dipahami bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan program untuk mengurangi penyebaran HIV dan AIDS di dalam batas negara atau negara bagian. Hak asasi manusia dan HIV AIDS dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah jika mereka mempertimbangkan tiga situasi yang mempengaruhi sejumlah besar populasi yang terinfeksi, terpengaruh, dan rentan.
Setiap orang yang terinfeksi HIV atau AIDS, teman dan keluarganya, komunitas, bangsa, dan pembuat kebijakan internasional semuanya memahami bahwa hak asasi manusia di Indonesia dan HIV AIDS tidak dapat dipisahkan. Sayangnya, meski demikian, pentingnya mewujudkan kebijakan dan program jarang mendapat prioritas atau bahkan diwujudkan sama sekali. Untuk mengendalikan epidemi HIV AIDS, kewajiban hak asasi manusia harus diakui dan dijadikan prioritas oleh pemerintah di tingkat lokal dan internasional.